Home arrow Publication arrow Research Series arrow Pengukuran Compactness sebagai Indikator Keberlanjutan Kota dan Kebutuhan Pengembangan Compact City

Main Menu
Home
From The Head
Our Member
Research Roadmap
Academic
Research
Outreach
Interactive Section
Publication
Contact Us
Weblinks
Search This Web
Disclaimer
Who's Online
We have 2 guests online
Statistics
Visitors: 2026997
Recent Updates
Syndicate

 
on 16-04-2009 11:13
Views 4747    

PENGUKURAN COMPACTNESS SEBAGAI INDIKATOR KEBERLANJUTAN KOTA DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN COMPACT CITY PADA KAWASAN TUMBUH PESAT DI INDONESIA

Research Series UPDRG 03-2009

Iwan Kustiwan, Aristiyono Devri Nuryanto, and Ivan Kurniadi

Image

Background

Indonesia seperti halnya negara-negara dunia ketiga lainnya, sedang mengalami pertumbuhan perkotaan yang pesat. Dalam kurun 1980-1990, terjadi peningkatan proporsi penduduk perkotaan dari 22 % menjadi 31 %. Sensus Penduduk 2000 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan telah mencapai lebih dari 85 juta jiwa atau sekitar 42 % dari total penduduk. Pada tahun 2020, jumlah penduduk perkotaan diperkirakan mencapai 132,5 juta jiwa atau sekitar 52 % penduduk total (Agenda 21 Indonesia, 1997). Ditinjau dari laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan penduduk perkotaan menunjukkan angka yang sangat pesat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk total. Pada kurun 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk perkotaan ini sebesar 5, 38 % pertahun jauh lebih besar dari laju pertumbuhan total yang hanya sebesar 1,98 %; sementara pada kurun 1990-2000 sebesar 4,40% per tahun.

Pertumbuhan perkotaan di Indonesia ditandai pula oleh pertumbuhan pesat wilayah pinggiran kota serta wilayah koridor yang menghubungkan kota-kota besar. Fenomena ini sesungguhnya merupakan gambaran umum pertumbuhan perkotaan di banyak negara Asia, yang terjadi melalui proses kotadesasi seperti konsep yang dikembangkan oleh McGee pada pertengahan tahun 1980-an dan kemudian mendasari konsep Extended Metropolitan Regions yang secara populer disebut juga sebagai Mega Urban Regions (Dharmapatni, 1993; Firman, 1995). Dalam hal ini batas antara kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi tidak jelas lagi karena percampuran kegiatan dan interaksi yang semakin kuat antara kota dan desa.

Fenomena seratus juta jiwa penduduk perkotaan dan setengah penduduk Indonesia telah menjadi penduduk perkotaan adalah suatu kondisi yang perlu dijadikan landasan dalam pembangunan kota-kota di masa yang akan datang. Pertama-tama, kehadiran kota-kota besar seperti Jabodetabek dan Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional dan berbagai fungsi lainnya, termasuk pemerintahan, adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi, dengan jumlah penduduknya yang semakin meningkat pula. Hal ini tentu saja menuntut kehadiran infrastruktur perkotaan yang memadai, termasuk penyediaan air, energi, telekomu­nikasi, transportasi publik, perumahan serta ketersediaan pangan dan lainnya. Faktor lain yang dirasakan sangat menekan sebagai akibat perkmbangan kota adalah masalah-masalah lingkungan, khusus­nya pencemaran air, tanah dan udara, kemacetan lalu lintas dan lainnya, serta masalah sosial, seperti kemiskinan, permukiman kumuh, kriminalitas, konflik antar warga dan lainnya. Di samping itu semakin disadari bahwa konsentrasi penduduk perkotaan yang sangat besar pada wilayah rawan bencana alam sesungguhnya sangat mengandung risiko. Untuk itu perencanaan tata ruang kota dan wilayah kini harus lebih mempertimbangkan faktor lingkungan ini dengan lebih cermat lagi (Soegijoko, Budhy Tjahjati & T. Firman, 2005).

Terkait dengan fenomena di atas, dapat dikemukakan berbagai isu atau tantangan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Secara umum, beberapa isu atau tantangan yang dihadapi pemerintah daerah atau pemerintah kota, terutama adalah isu globalisasi, urbanisasi, kemiskinan dan lingkungan kota. Tingkat kepentingan atau kedalaman isu-isu ini sangat terkait pada kerakteristik atau tipologi kota serta konteksnya, dalam arti kondisi kawasan di mana kota ini berada (Soegijoko, Budhy Tjahjati & T. Firman, 2005). Urbanisasi di samping menghasilkan dampak positif bagi perekonomian, jika tidak diantisipasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan.  Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kinerja perkotaan mengkonsumsi energi yang sangat besar. Akibatnya adalah terjadinya eksploitasi sumber-sumber daya alam untuk memenuhi ektifitas di perkotaan. Perkembangan ekonomi di perkotaan juga menghasilkan sampah dan limbah yang besar bahkan dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan perkotaan. Pada akhirnya permasalahan lingkungan di perkotaan dapat dikatakan merupakan dampak dari proses urbanisasi yang berlangsung sangat pesat.

Fakta menunjukkan bahwa ketika kota-kota mempunyai peranan yang semakin penting dalam pembangunan ekonomi, pada saat yang sama kota juga berkontribusi besar terhadap banyak masalah lingkungan. Meningkatnya aktivitas di sektor industri dan jasa memberikan konsekuensi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya, serta menghasilkan residu yang besar. Dalam kaitan ini kajian terhadap Lingkungan dan Pembangunan di Indonesia (World Bank, 1994), menyimpulkan bahwa masa transisi yang sedang dialami Indonesia membawa berbagai implikasi. Salah satunya adalah  pertumbuhan sektor industri akan terus terpusat di wilayah perkotaan, terutama di Jawa. Dalam kaitan ini, pencemaran industri, yang dikombinasikan dengan pencemaran dari sumber domestik perkotaan (limbah manusia, limbah padat, dan emisi kendaraan bermotor), memberikan ancaman secara langsung kepada kesehatan dan kesejahteraan. Kemacetan yang meningkat dan pencemaran di pusat-pusat kota akan mengurangi efisiensi dari investasi pemerintah dan swasta yang menurunkan kernampuan Indonesia untuk menarik penanaman modal asing, dengan implikasinya pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Jika diruntut ke belakang, berbagai masalah lingkungan perkotaan di atas pada dasarnya berada dalam konteks masalah lingkungan hidup yang lebih luas. Dalam hal ini laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya permintaan akan ruang wilayah serta sumberdaya alam, yang pada gilirannya bila tidak dikendalikan secara bijaksana dapat mempengaruhi ketersediaan sumberdaya alam dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Masalah-masalah perubahan lingkungan hidup tersebut meliputi (Sugandhy, 1999) : (1) Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan; (2) Penurunan daya dukung lingkungan; (3) Penurunan mutu lingkungan; (4) Pengurasan dan penyusutan keanekaragaman fauna dan flora; (5)Adanya ketidakterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan dalam pengelolaan lingkungan hidup; (6) Kurang optimalnya pemanfaatan ruang wilayah; (7) Perusakan dan pencemaran lingkungan; (8) Rendahnya peranserta masyarakat; (9) Kurang lengkap dan kurang konsistennya sistem in­formasi lingkungan; (10) Belum terintegrasinya ekonomi lingkungan dalam perhitungan investasi pembangunan; dan (11) Lemahnya penegakan hukum untuk pengelolaan lingkungan.

Dihadapkan pada tantangan dan masalah pembangunan perkotaan di atas, perlu dipertanyakan sejauhmana pembangunan perkotaan di Indonesia dapat berkelanjutan ? Pengertian pembangunan berkelanjutan selama ini dipahami sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang (WCED, 1987). Pelaksanaan konsep tersebut berdasar pada keseimbangan tiga pilar pembangunan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan dewasa ini berkembang pula konsep kota yang berkelanjutan (sustainable city). 

Konsep kota berkelanjutan atau ecological cities telah dikemukakan oleh banyak pakar. Salah satunya adalah Berg (1992) yang menyebutkan bahwa sebagai kota yang mempunyai karakteristik : (1) mempromosikan bangunan-bangunan yang dirancang secara ekologis; (2) mengurangi volume kendaraan dengan mempromosikan moda transportasi alternatif; (3) mempromosikan program daur ulang; (4) menyediakan lebih luas ruang terbuka hijau; dan (5) mempertahankan habitat alami (Sarosa, 2002).

Dalam perspektif yang agak berbeda, kota berkelanjutan dicirikan sebagai kota yang : (1) mengurangi kebutuhan energi; (2) mempromosikan swasembada pangan; (3) mempunyai siklus makanan tertutup; (4) permintaanya kecil terhadap air, bahan bakar dan materi lain dari luar; (5) bentuk kotanya compact; (6) mempunyai keseimbangan dengan wilayah lain atau kota lain (Sarosa, 2002).

Di banyak negara maju dewasa ini diyakini bahwa kota yang berkelanjutan adalah bentuk kota yang kompak (compact city). Hal ini pada dasarnya mengacu pada pengalaman empirik. Ketika pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global, banyak perencana tata ruang percaya bahwa mereka telah mempunyai konsep yang berkelanjutan: kota yang kompak (compact city). Seperti diungkapkan Beatley (dalam Roo, 2003), komunitas yang berkelanjutan adalah tempat yang menunjukkan bentuk perkotaan (urban form) yang kompak.


Published in : Publication, Research Series
Quote this article in website Print Send to friend

Users' Comments (0) RSS feed comment
Comment language: English (0), Bahasa Indonesia (0)

No comment posted

Add your comment



mXcomment 1.0.8 © 2007-2014 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
New Books in Store !!
  
Image Pengantar Perencanaan Perkotaan
  
Image Karakteristik Perekonomian Kawasan Metropolitan di Indonesia...
  
Image Profil Lingkungan Hidup Kawasan Metropolitan di Indonesia dan...
  
Image Karakteristik Struktur dan Pola Ruang Kawasan Metropolitan..
  
Image
Kapasitas Tenaga Kerja Kawasan Metropolitan Jabodetabek
  
Image Tahapan Perkembangan Kawasan Metropolitan Jakarta
  
Image
Komparasi Bentuk Perkotaan dan Karakteristik Sosial Ekonomi dalam...
  
Image Komparasi Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Preferensi...
  
Image Studi Perbandingan Karakteristik Pemanfaatan Fasilitas Penghuni...