Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan

AGENDA URBANISASI 20 TAHUN KE DEPAN: MENGENALI KESEPAKATAN INTERNASIONAL HABITAT III

Jumat, 20 Mei 2016, Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Pedesaan (KK-PWD) menyelenggakan seminar dengan pembicara Ir. Teti Armiati Argo, MES., Ph.D. Seminar ini membahas Agenda Urbanisasi 20 Tahun Ke Depan dalam konteks kesepakatan Internasional Habitat III yang akan dirumuskan pada pertemuan internasional yang akan diselenggarakan di Columbia. Seminar ini dihadiri oleh dosen dan mahasiswa, terutama yang berada di lingkungan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK). Diskusi dalam seminar ini difokuskan pada urbanisasi dalam konteks Indonesia.

SAM_5160

Urban Expansion

Tingkat urbanisasi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data BPS Tahun 2013, sebesar 66,6 persen jumlah penduduk Indonesia berada di kota. Urbanisasi tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Kep. Riau, Banten, Yogyakarta, dan Bali. Sedangkan tingkat urbanisasi terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, NTT, Riau, dan Papua.  Sebesar 69 persen dari penduduk tersebut tinggal di kota otonom yang merupakan kota sedang dan kecil, dan di kawasan perkotaan. Jika dibandingkan, penduduk di kawasan perkotaan di Kabupaten lebih padat daripada di kota otonom. Ini banyak berlokasi di Pulau Jawa. Persebaran kota di kabupaten terjadi berupa urban sprawl, corridor development, dan land encroechment.

Data proyeksi penduduk oleh BPS, belum berhasil menunjukkan pergeseran pertumbuhan penduduk secara spasial. Penumpukan penduduk di Pulau Jawa banyak memiliki konsentrasi di kota sedang dan kota besar. Umumnya, persebaran terjadi mengikuti ke lokasi bekerja, seperti arah jarum jam di mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimatan, dan Sulawesi. Untuk itu, metropolitan lebih sering dibicarakan di Indonesia. Pemahaman kita saat ini periphery masih mengikuti core. Tapi, nantinya periphery ini akan tumbuh lebih cepat dibandingkan core, terutama yang berada di sekitar metropolitan.

Building  a New Urban Paradigm

Kesepakatan Internasional Habitat I mengarah pada isu Sustainable Settlement And Urbanization. Sedangkan, kesepakatan Internasional Habitat III lebih mengarah pada Sustainable Urbanization. Tema menarik yang diangkat dalam Agenda Habitat III ini adalah urban sea lingkage. Tema ini didasarkan karena fenomema pulau – pulau kecil, bahkan suatu negara, yang akan tenggelam dan hilang akibat terkena dampak dari kenaikan muka air laut. Terdapat 6 (enam) bidang yang ditelusuri dalam Agenda Habitat III ini, diantaranya: (i) social cohesion and equity (livable city); (ii) urban framework (governance and finance); (iii) urban spatial strategy; (iv) urban economy (employement); (v) environment (resilient); dan (vi) housing basic service (housing, informal sector, dan smart cities).

Topik Sustainable Urbanization dalam Habitat III ini memiliki keterkaitan dengan kesepakatan atau perjanjian sebelumnya, seperti  urban resilient, sendai framework, paris agreement, rio 20, SDGs, Samoa (SIDS small action: negara kecil di polinesia dan austranasion, seperti Kiribati) action for Platform. Berbeda dengan kesepakatan lainnya, kesepakatan internasional Habitat III ini menuntut aksi dan indikator, memiliki monev, melibatkan non-state actor (sub nation, LSM, Bisnis, community). Produk akhirnya dihasilkan NUA (New Urban Agenda) 2016-2036 yang full participation of stakeholder, building unfinished business of MDGs, and paradigm shift in urban context.

SAM_5169

Urbanisasi dalam konteks Indonesia

Dari 6 (enam) bidang yang akan ditelusuri di kesepakatan internasional Habitat III. Dalam konteks Indonesia, bidang – bidang yang relevan  dengan kesepakatan internasional Habitat III yang belum ada, diantaranya: (1) Social Cultural Framework for Cities, seperti: kota pusaka, sektor informal, kampung kreatif, dan slum, masih belum jelas apakah ini merupakan kegagalan pasar dalam penyediaan perumahan; (2) National Urban Policies, masih belum ada acuannya; (3) Urban Spatial Strategies, masih fokus ke monosentric structure, terutama metropolitan, yang mengakibatkan urban sprawl. Untuk itu, harapan ke depan, kita dapat membentuk polisentric structure, terciptanya multi polar structure, sehingga orang tidak perlu ke pusat agar mendapatkan fasilitas. (4). Urban Economic Development Strategist, kaitannya dengan urban finance, banyak yang mengeluh agar budget itu digunakan untuk perbaikan pelayanan publik dan tidak urban sentris.; (5) Urban Ecology (Energy, Emission), walaupun urban ecology, tetapi masih monosentric structure, dan hingga kini tidak ada data konsumsi energi di daerah; dan (6) Housing and Urban Services, masih ada ketimpangan kepemilikan perumahan dan ketidakmerataan pelayanan di Indonesia.

Kebijakan perkotaan Indonesia mengacu pada KSPPN (Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional) 2015-2045. Targetnya di masa depan adalah menciptakan kota yang livable, resilient, competitive, smart infrastructure, dan accountable. Tantangannya adalah Indonesia sebagai negara yang berpenghasilan sedang menghadapi MIT (middle income trap). Faktor yang memengaruhi adalah demografi dan urbanisasi. Saran untuk menanggapi urbanisasi dari World Bank, antara lain: (1) peningkatan infrastruktur dan logistik yang efisien; (2) karena SDM yang cukup rendah dan rata – rata SMP, maka perlu entreprenualism dan vocational; (3) industrial base, saat ini kita belum bisa membangun industri yang bisa membuat kita menjadi high income countrie; dan (5) perencaan yang efisiensi dan efektif dalam pemanfaatan ruang. Ini menjadi tantangan bagi Perencanaan Wilayah dan Kota.

 

AGENDA URBANISASI 20 TAHUN KE DEPAN MENGENALI KESEPAKATAN INTERNASIONAL HABITAT III